Aceng Syamsul Hadie (ASH): Proses Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Majalengka Langkah Meritokrasi Berkualitas

by

MAJALENGKA – Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka merupakan langkah positif dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seleksi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan kepemimpinan BAZNAS yang berkualitas melalui prinsip meritokrasi.

Hal tersebut disampaikan Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH) selaku pemerhati sosial politik dan kebijakan publik asal Majalengka, menilai bahwa proses rekrutmen calon pimpinan BAZNAS tidak boleh dipandang sekadar sebagai pergantian atau pengisian jabatan organisasi, melainkan bagian dari upaya strategis memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat.

Menurut ASH, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaannya.

“BAZNAS bukan organisasi biasa. Di dalamnya terdapat amanah besar masyarakat, khususnya umat Islam, yang mempercayakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk dikelola secara profesional dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Karena itu, kepemimpinannya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, kapasitas manajerial, integritas moral, dan komitmen pelayanan publik,” tegas ASH.

ASH juga mengapresiasi penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Regulasi yang berlaku sejak 10 Juli 2025 tersebut memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan seleksi yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan tertib administrasi.

Menurutnya, substansi regulasi tersebut harus diterjemahkan secara konsisten dalam seluruh tahapan seleksi, mulai dari penjaringan, pemeriksaan administrasi, pengujian kompetensi, hingga penetapan calon pimpinan.

“Prinsip meritokrasi harus menjadi fondasi utama. Artinya, seseorang mendapatkan kesempatan dan kepercayaan berdasarkan kemampuan, kompetensi, pengalaman, rekam jejak, serta integritasnya, bukan karena kedekatan personal, kepentingan pribadi, afiliasi kelompok, apalagi adanya praktik titipan,” ujarnya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, proses seleksi yang objektif merupakan bagian penting dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, kepentingan umum, dan akuntabilitas.

Sementara dalam perspektif politik kelembagaan, seleksi yang independen dan objektif merupakan bentuk kedewasaan tata kelola pemerintahan daerah. Jabatan publik harus ditempatkan sebagai amanah pelayanan, bukan instrumen membangun loyalitas politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

ASH menegaskan bahwa keberhasilan seleksi bukan hanya diukur dari terselenggaranya tahapan administratif, tetapi juga dari kualitas calon yang dihasilkan. Masyarakat berhak mendapatkan kepemimpinan BAZNAS yang mampu meningkatkan penghimpunan zakat, memperkuat pendistribusian, mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi umat, serta memastikan pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai lembaga yang mengelola amanah umat justru terjebak dalam kepentingan segelintir orang. BAZNAS harus menjadi institusi yang dipercaya karena integritas, profesionalisme, dan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

ASH berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi dapat menjaga independensi, objektivitas, dan marwah kelembagaan. Tidak boleh ada intervensi yang mencederai prinsip keadilan dan kesempatan yang setara bagi para calon yang memenuhi persyaratan.

“Saya memandang proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Majalengka sebagai langkah meritokrasi yang patut diapresiasi. Jika dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan bebas dari kepentingan transaksional, proses ini akan melahirkan kepengurusan yang berkualitas, berintegritas, serta memiliki legitimasi moral dan kelembagaan yang kuat. Pada akhirnya, yang harus menang bukan kepentingan orang atau kelompok, melainkan kepentingan umat dan kesejahteraan masyarakat Majalengka,” pungkasnya.

Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *