SURABAYA — Penanganan perkara narkotika yang melibatkan Moch. Nafis oleh Satresnarkoba Polrestabes Surabaya kembali menjadi perhatian. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada proses penangkapan dan asesmen, tetapi juga pada kejelasan status hukum yang bersangkutan setelah tidak menjalani penahanan.
Nafis disebut diamankan Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada 22 Juli 2026 di Apartemen Darmo Puncak Permai. Dalam penindakan tersebut, aparat disebut menemukan empat butir pil yang diduga ekstasi atau ineks.
Namun, sehari setelah diamankan, tepatnya 23 Juli 2026, Nafis disebut telah berada di luar tahanan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar dan mekanisme hukum yang menjadi pertimbangan penyidik.
Persoalan semakin mendapat perhatian karena penanganan perkara tersebut dikaitkan dengan proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN. Hasil asesmen memang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk penanganan terhadap penyalahguna narkotika, tetapi rekomendasi asesmen tetap perlu ditempatkan dalam keseluruhan proses hukum perkara.
Status Perkara Dipertanyakan
Hingga kini, kejelasan mengenai status hukum Moch. Nafis setelah proses asesmen menjadi bagian yang dinilai perlu diterangkan kepada publik.
Apakah Nafis masih berstatus tersangka, menjalani rehabilitasi, dikenakan wajib lapor, atau terdapat keputusan lain dari penyidik?
Jika proses hukum masih berjalan, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan mengenai tahapan penyidikan dan perkembangan pemberkasannya.
Sebaliknya, apabila perkara tersebut telah dihentikan, dasar hukum serta alasan penghentian perkara juga penting disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi.
Dugaan Rp35 Juta Perlu Dibuktikan
Selain persoalan status hukum, beredar pula dugaan bahwa pembebasan Nafis berkaitan dengan uang sebesar Rp35 juta.
Dugaan tersebut merupakan informasi yang perlu diverifikasi dan tidak semestinya langsung dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti maupun keterangan resmi dari pihak berwenang.
Karena itu, klarifikasi dari Polrestabes Surabaya dinilai penting untuk menjawab apakah benar terdapat transaksi atau pembayaran dalam proses penanganan perkara tersebut.
Jika dugaan itu tidak benar, penjelasan resmi akan membantu meluruskan informasi yang berkembang. Namun apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam proses penanganan perkara, tentu diperlukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum dan pengawasan internal yang berlaku.
Transparansi Menjadi Kunci
Penanganan perkara narkotika merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki konsekuensi serius. Karena itu, setiap keputusan penyidik perlu memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan informasi mengenai hasil TAT, tetapi juga penjelasan utuh mengenai rangkaian proses hukum sejak penangkapan, pemeriksaan, asesmen, hingga status akhir perkara.
Kejelasan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa proses asesmen dapat secara otomatis menghapus persoalan pidana atau bahwa seseorang dapat keluar dari proses hukum melalui mekanisme yang tidak transparan.
Hingga berita ini disusun, dugaan pembayaran Rp35 juta tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan pembuktian dan klarifikasi resmi. Konfirmasi dari pihak Satresnarkoba Polrestabes Surabaya maupun pihak terkait lainnya menjadi penting untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
