Sampang II Detik24jam.id — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Arifah Fauzi melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang, Senin (13/7/2026), untuk mengawal secara menyeluruh penanganan kasus rudapaksa terhadap anak perempuan berusia 15 tahun yang melibatkan 27 tersangka.
Dikutip dari salah satu laman web media resmi, bahwa kunjungan KemenPPPA yang dilakukan secara tertutup di Pendopo Bupati Sampang untuk berkoordinasi intensif dengan Pemprov Jawa Timur, Pemkab Sampang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat penegak hukum, serta lembaga layanan terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi.
Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendirian. KemenPPPA memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologis, serta dukungan lainnya secara menyeluruh.
” Kedatangannya untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara komprehensif, sekaligus mendorong agar proses hukum terhadap seluruh pelaku ditangani secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Arifah Fauzi.
Ditempat terpisah, pihak kepolisian Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan bahwa, sejauh ini pihaknya telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari jumlah tersebut, 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
” Kasus ini menjadi atensi Polres Sampang. Proses pengejaran terhadap para pelaku terus dilakukan secara intensif oleh tim Buser di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak akan mengendurkan perburuan hingga semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini berhasil ditangkap,” tegas AKBP Hartono.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kabid PPPA) Dinsos PPA Sampang, Masruhah, memberikan penjelasan singkat mengenai situasi pertemuan tertutup di dalam Pendopo Bupati Sampang.
Pihaknya menyatakan bahwa kedatangan Menteri PPPA bertujuan untuk memastikan koordinasi lintas sektor dalam pemulihan psikologis korban serta pengawalan proses hukum berjalan maksimal.
Masruhah juga memberikan pernyataan terkait keengganannya untuk membeberkan detail hasil rapat koordinasi tersebut secara rinci kepada sejumlah awak media.
Ia berdalih bahwa agenda kedatangan rombongan kementerian masih padat dan membutuhkan tindak lanjut internal terlebih dahulu sebelum dipublikasikan secara luas.
” Besok ya mas, saya masih ada kegiatan dan harus mendampingi rombongan,” ucapnya sembari berjalan tergesa menuju kendaraan dinas.
*Redaksi*
