KEDIRI — Gelombang pertanyaan publik terhadap profesionalitas aparat penegak hukum kembali mencuat di Kabupaten Kediri. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan penanganan perkara narkotika yang disebut-sebut berujung pada praktik “tangkap lepas” dengan nominal transaksi fantastis.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut seorang pria berinisial R, yang dikenal dengan panggilan Riki dan berdomisili di Dusun Centong, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, pernah diamankan oleh petugas terkait dugaan keterlibatan dalam perkara narkotika.
Namun, kabar mengenai proses hukum terhadap yang bersangkutan mendadak menghilang tanpa penjelasan resmi. Tidak adanya informasi lanjutan memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama mengenai kepastian status hukum yang bersangkutan.
Di tengah situasi tersebut, beredar dugaan adanya penyerahan uang senilai Rp30 juta yang disebut diberikan oleh seseorang bernama Yuri kepada oknum anggota Satresnarkoba berinisial AR, pada 9 Mei 2026.
Lebih menghebohkan lagi, nominal itu disebut merupakan hasil kesepakatan setelah permintaan awal yang dikabarkan mencapai Rp60 juta. Kabar ini sontak memantik spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya transaksi yang memengaruhi jalannya proses hukum.
Apabila tudingan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini bukan sekadar isu etik internal. Dugaan semacam itu menyentuh langsung kredibilitas institusi penegak hukum dalam menjalankan mandat pemberantasan narkoba secara objektif dan tanpa kompromi.
Sejumlah pertanyaan krusial kini menunggu jawaban. Benarkah Riki pernah diamankan? Jika iya, apa dasar penghentian penanganannya? Apakah benar ada anggota berinisial AR yang terlibat sebagaimana informasi yang beredar?
Tak kalah penting, publik juga mempertanyakan apakah Propam telah turun tangan menelusuri dugaan tersebut. Sebab setiap isu yang menyangkut integritas aparat semestinya direspons cepat melalui langkah klarifikasi dan pemeriksaan internal yang transparan.
Sikap diam hanya akan memperbesar ruang kecurigaan publik. Ketika institusi memilih bungkam di tengah tudingan serius, maka kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan narkotika dapat terkikis perlahan.
Media ini telah mengajukan konfirmasi resmi kepada Polres Kediri Kabupaten guna meminta kejelasan atas seluruh informasi yang berkembang, termasuk dugaan transaksi, identitas oknum yang disebut, dan status penanganan perkara.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Kini masyarakat menunggu, apakah kepolisian akan menjawab dengan keterbukaan, atau membiarkan isu ini terus menjadi bayang-bayang yang menggerus kepercayaan publik.
