Mojokerto Detik24jam.id 15 Oktober 2025 — Bupati Mojokerto, Muhammad AlBarraa, kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam sebuah langkah konkret, Bupati AlBarraa menandatangani Berita Acara Komitmen Dukungan Terhadap Independensi dan Objektivitas Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Selasa (14/10), bertempat di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto.
Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Teguh Gunarko dan Inspektur Kabupaten Mojokerto, Zaqqi, serta dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Mojokerto.
Langkah ini menjadi bukti nyata konsistensi Bupati AlBarraa dalam mewujudkan janjinya saat kampanye Pilkada 2024 lalu, yakni menjalankan pemerintahan dengan prinsip “No Korupsi, No Jual Beli Jabatan, No Fee Proyek, No Suap, dan No Upeti.”
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama pengadaan barang dan jasa, termasuk proses lelang proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat praktik fee proyek, titipan, maupun intervensi dalam bentuk apapun. Proses berjalan objektif, adil, dan transparan.
Dalam sambutannya, Bupati AlBarraa menyampaikan bahwa komitmen ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal yang kredibel, independen, dan profesional.
> “Saya selaku Bupati menyatakan komitmen penuh untuk mendukung sepenuhnya independensi dan objektivitas Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.
Berita acara komitmen tersebut memuat empat poin utama, di antaranya:
1. Dukungan penuh terhadap independensi dan objektivitas Inspektorat, bebas dari tekanan, pengaruh, atau intervensi pihak manapun.
2. Menjamin ruang gerak yang profesional bagi Inspektorat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip good governance.
3. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, agar Inspektorat dapat bekerja secara efektif.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan transparan, demi kepentingan masyarakat luas.
Bupati AlBarraa juga berpesan kepada seluruh ASN agar tidak memandang pengawasan sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari pengawalan terhadap jalannya program dan pembangunan.
> “Mari kita perkuat pemahaman bersama bahwa pengawasan bukanlah penghambat, melainkan pengawal agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penandatanganan komitmen ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat sistem pengawasan internal, dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. ( Sunarmi)
