SAMPANG || Detik24jam.id – Sorotan tajam publik mengarah ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang. Persoalan bukan sekadar nasi basi di piring warga binaan, melainkan dugaan bocornya anggaran makan-minum (mamin) yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
Secara resmi, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengalokasikan dana mamin sekitar Rp20.000–25.000 per orang per hari. Dengan jumlah penghuni rutan yang mencapai ratusan orang, anggaran bulanan bisa menembus miliaran rupiah dalam setahun.
Namun, fakta di lapangan justru jauh panggang dari api. Sejumlah keluarga narapidana mengeluhkan kualitas makanan yang makin memprihatinkan.
“Berasnya kadang apek, lauknya seadanya, bahkan ada yang tidak layak dimakan,” ungkap salah satu keluarga warga binaan, Selasa (2/9/2025).
Indikasi adanya kebocoran pun menguat. Publik menduga dana besar itu tidak sepenuhnya masuk ke dapur warga binaan, melainkan berhenti di tangan pihak tertentu.
Ironisnya, ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi, Kepala Rutan (Karutan) Sampang berinisial K justru merespons dengan bentakan.
“Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak kalau saya di sini masih baru. Dan kamu jangan mengada-ada,” ucap K dengan nada tinggi lewat sambungan WhatsApp, Rabu (3/9/2025).
Sikap tersebut memicu kecurigaan lebih jauh. Jika memang tidak ada penyimpangan, mengapa Karutan enggan membuka data secara transparan?
Seorang wartawan yang ikut dalam konfirmasi mengaku kecewa.
“Kami bertanya sesuai kode etik jurnalistik. Karutan malah menuding kami mengada-ada. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut memberi data?” tegasnya.
Kalangan pers menilai tindakan Karutan merupakan bentuk arogansi pejabat publik yang lupa pada tanggung jawabnya.
“Jurnalis bekerja untuk publik. Kalau pejabat alergi konfirmasi, itu sinyal bahaya,” ujar perwakilan organisasi wartawan di Sampang.
Fenomena dugaan penyalahgunaan anggaran mamin sendiri bukan barang baru. Ombudsman RI maupun sejumlah LSM berkali-kali menemukan pola serupa di berbagai rutan dan lapas: anggaran besar, kualitas minim, warga binaan jadi korban.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Sampang belum memberikan penjelasan resmi soal kualitas makanan, mekanisme pengadaan, maupun siapa pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia.
Diamnya institusi justru memperkuat dugaan publik: ada sesuatu yang disembunyikan. Pertanyaan rakyat pun sederhana—apakah uang makan warga binaan benar-benar masuk ke perut mereka, atau justru menguap di meja pejabat?. (MLDN )
