PONTIANAK detik24Jam.id Kisruh yang melanda Bank BPD Kalimantan Barat (Kalbar) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan nasabah. Persoalan yang mencuat mulai dari dugaan terjadinya mark up hingga bobolnya uang nasabah bukanlah perkara biasa, melainkan bentuk kejahatan perbankan yang harus diusut tuntas oleh penegak hukum.
Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga masyarakat Kalbar yang mempercayakan simpanan mereka di bank tersebut.ungkap ketua umum LAKI kepada Awak media, Sabtu,(17/08)
Dalam situasi ini, Dewan Komisaris Bank BPD Kalbar dinilai memiliki tanggung jawab besar terhadap kebobrokan manajemen yang terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan, Dewan Komisaris tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengganti Dewan Direksi, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah dan daerah. Untuk menghindari tuduhan bahwa mereka melakukan pembiaran atas dugaan pembobolan uang nasabah dan indikasi korupsi, Dewan Komisaris didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dan mengambil tindakan tegas, termasuk memberhentikan mereka jika diperlukan.
Menurut Burhanuddin Abdullah, SH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pro Garda Indonesia Bersatu Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat berharap agar KPK RI akan memantau dan mengawasi perkara ini, baik melalui monitoring maupun supervisi. Di era pemerintahan yang akan datang, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, diharapkan korupsi menjadi perhatian khusus dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Mari kita dukung program pemerinta untuk menjadikan Indonesia bebas korupsi,” ujar Burhanuddin Abdullah, menutup pernyataannya.(Tim)
