Sampang || Detik24jam.id — Kebijakan yang diambil oleh Penjabat (PJ) Bupati Sampang kembali menjadi sorotan tajam masyarakat, setelah sebelumnya terjadi penolakan di Kecamatan Omben, kini masyarakat Kecamatan Camplong turut menunjukkan ketidakpuasan terhadap langkah kebijakan tersebut.
Suara protes masyarakat yang terdengar keras tidak berhasil menghentikan kebijakan kontroversial yang tetap dijalankan oleh PJ Bupati, meski menimbulkan polemik di tengah warga.
Penolakan baru baru ini, warga mendatangi kantor kecamatan Camplong, dimna telah terjadi di dua desa, yakni Desa Anggersek dan Desa Banjar Tabulu di Kecamatan Camplong. Kedua desa ini menjadi pusat perhatian setelah PJ Bupati Sampang memutuskan mengganti 2 PJ kepala desa (kades) dari total 14 desa di wilayah tersebut.
Masyarakat setempat menyatakan kegeramannya, dengan alasan bahwa proses pergantian tersebut dilakukan tanpa transparansi dan evaluasi yang dianggap penuh kejanggalan, masak PJ yang sudah bagus kinerjanya harus diganti, gimana cara berpikirnya.
Keputusan ini memicu kemarahan dari warga Desa Anggersek dan Banjar Tabulu, yang merasa bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Mereka menilai bahwa penggantian kepala desa yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas hanya akan memperburuk keadaan dan mengarah pada potensi konflik yang lebih besar.
Salah satu warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan, “Kami merasa bahwa PJ Bupati tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, tdak ada keterbukaan dalam proses penggantian kades ini, dan evaluasi yang dilakukan pun sangat janggal, kami sudah berulang kali menyuarakan penolakan, tetapi sepertinya mata dan hati PJ Bupati seolah membatu.”
Penolakan ini tidak hanya berujung pada ketidakpuasan, tetapi juga memicu ketegangan di kalangan masyarakat. Sementara itu, media masih berupaya menghubungi Camat Camplong untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait langkah kebijakan ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak kecamatan maupun pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan warga.
Situasi ini menjadi sinyal peringatan bahwa kebijakan yang diambil tanpa komunikasi yang baik dengan masyarakat dapat menimbulkan gesekan sosial yang serius. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan dialog terbuka guna mencari solusi yang tepat agar suasana dapat kembali kondusif.
(MLDN)
