Jakarta detik24Jam.id Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi (LAKI), Burhan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera menangani kasus dugaan pelanggaran hukum di Bank Kalbar yang telah menghebohkan publik.
Kasus ini melibatkan dugaan mark-up pembelian lahan serta bobolnya uang nasabah, yang mengakibatkan citra Bank Kalbar sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat menjadi tercoreng.
Burhan menegaskan bahwa jika terdapat cukup bukti atas pelanggaran hukum yang terjadi, maka tidak hanya Dewan Direksi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga Dewan Komisaris. Menurut Burhan, Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam perseroan, termasuk dalam mengawasi transaksi keuangan di Bank Kalbar.
Oleh karena itu, Dewan Komisaris harus ikut bertanggung jawab atas raibnya dana di bank tersebut.
Dewan Komisaris memiliki kewenangan besar dalam perusahaan dan bahkan dapat bertindak sebagai pemilik karena memiliki saham. Sangat tepat jika mereka turut bertanggung jawab dalam kasus ini,” ujar Burhan di Jakarta.
LAKI berencana untuk segera menyurati KPK agar kasus ini segera ditangani dengan serius dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Burhan menekankan bahwa KPK tidak boleh diam dan harus segera mengambil tindakan karena perkara ini sudah menjadi perhatian publik.
“KPK harus segera action,” tutup Burhan.
(*/ Tim )
