SAMPANG || Detik24jam.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang secara resmi menggelar Rapat Paripurna Pengesahan dan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda krusial yang menentukan arah kebijakan fiskal daerah ini berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, pada Rabu (23/9/2026) pukul 12.00 WIB hingga selesai.
Berdasarkan surat resmi bernomor 000.1.5/674/434.070/2026 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang, H. Rudi Kurniawan, A.Md., Gz., keputusan pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan hasil kesepakatan final dalam rapat pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sampang yang telah dirumuskan sejak akhir Agustus lalu.
Ketua DPRD Sampang menegaskan, kehadiran seluruh pimpinan dan anggota legislatif sangat mutlak demi kelancaran tugas kelembagaan.
“Mengingat pentingnya keputusan yang diambil, kehadiran fisik para wakil rakyat menjadi kunci utama legalitas hukum pengesahan ini,” tegas Rudi Kurniawan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sampang yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz menyatakan kesiapan pihak eksekutif untuk melakukan penandatanganan persetujuan bersama tersebut.
“Penyesuaian anggaran daerah mutlak dilakukan guna menyelaraskan kebutuhan strategis dengan kondisi keuangan terkini melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026, khususnya terkait pos pendanaan dan alokasi belanja daerah,” jelas H. Ahmad Mahfudz.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Perubahan anggaran ini sangat vital karena berimbas langsung pada pembiayaan sektor kemasyarakatan utama: layanan dasar kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) serta pendanaan persiapan Pilkades Serentak. Alokasi juga disesuaikan menyusul penyesuaian Dana Desa dan DAK Nonfisik dari pusat agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik.
Dinamika Pembahasan
Pembahasan sempat diwarnai ketegangan, sejumlah fraksi memberikan sorotan tajam terkait ketepatan sasaran penyesuaian anggaran. Tantangan kehadiran anggota dewan juga sempat membayangi sebelum akhirnya rapat terselenggara.
Hasil akhir rapat menjadi sorotan publik. Jika disetujui, Raperda akan langsung dievaluasi Gubernur Jawa Timur sebelum diundangkan menjadi Perda.
*REDAKSI*
