PASURUAN || Detik24jam.id – Wacana pembubaran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sarana Keadilan Rakyat mencuat di tengah konflik internal yang hingga kini masih berlangsung di tubuh Lembaga tersebut.
Usulan itu disampaikan Ketua Pengurus Harian YLBH Sarana Keadilan Rakyat, Mukhamad Khoirul Huda, dalam rapat internal yang diikuti anggota berkisar 50 orang. Senin (8/6/2026).
Huda menilai pembubaran yayasan dapat menjadi alternatif penyelesaian apabila seluruh pihak yang terlibat sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dan misi dalam menjalankan organisasi.
“Jika sudah tidak ada lagi kesamaan arah dan tujuan dalam menjalankan organisasi, maka pembubaran dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada mempertahankan konflik yang berkepanjangan,” terangnya.
Menurutnya, dinamika yang berkembang di internal yayasan menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara pendiri maupun pengurus.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada soliditas organisasi dan menghambat upaya menjalankan tujuan awal pendirian lembaga.
Khoirul Huda yang namanya tercantum dalam akta pendirian yayasan serta dokumen pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan dirinya menghormati berbagai pendapat yang muncul dalam proses penyelesaian persoalan internal tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberlangsungan organisasi seharusnya tetap bertumpu pada kesamaan komitmen dalam membangun lembaga dan menjaga reputasi yang telah dibentuk bersama.
Dalam rapat tersebut, Huda juga menyinggung keputusan Dewan Pembina yang sebelumnya menyatakan pembekuan aktivitas dan kegiatan lembaga.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa persoalan internal yang terjadi membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
Selain membahas masa depan organisasi, rapat internal itu turut membicarakan penggunaan atribut lembaga.
Huda meminta anggota yang masih menggunakan stiker, logo, maupun identitas YLBH Sarana Keadilan Rakyat pada kendaraan atau perlengkapan lainnya untuk melepaskan atribut tersebut.
Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab moral di tengah konflik yang masih berlangsung dan belum mencapai titik penyelesaian.
“Apabila nantinya yayasan benar-benar dibubarkan, maka seluruh atribut yang berkaitan dengan YLBH Sarana Keadilan Rakyat sebaiknya tidak lagi digunakan,” katanya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, sejumlah anggota yang hadir dalam rapat langsung melepaskan atribut organisasi yang selama ini digunakan.
Tindakan tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap sikap dan keputusan yang disampaikan Ketua Pengurus Harian.
Khoirul Huda selaku Ketua Harian, juga menyatakan tidak akan lagi menggunakan logo YLBH Sarana Keadilan Rakyat.
Ia diketahui merupakan pencipta logo tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 000944292 yang pertama kali diumumkan pada 25 Juli 2025, berdasarkan permohonan Nomor EC002025104031 tertanggal 2 Agustus 2025.
“Redaksi”
