Mojokerto || Detik24jam.id – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang oknum wartawan berinisial MA (42) yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Mojokerto kini menjadi sorotan tajam publik. Peristiwa yang semula digembar-gemborkan sebagai keberhasilan aparat dalam memberantas praktik dugaan pemerasan oleh oknum wartawan justru memunculkan berbagai kejanggalan yang memicu kecurigaan luas, khususnya di kalangan insan pers.
Rekaman video yang beredar di kalangan jurnalis dan masyarakat menunjukkan detik-detik yang dinilai janggal dalam proses OTT tersebut. Dalam video itu tampak seorang pengacara wanita berinisial W memberikan sebuah amplop kepada MA. Namun yang memicu kontroversi adalah gerakan yang terlihat seperti upaya memaksa agar amplop tersebut diterima.
Dalam rekaman tersebut, MA terlihat sempat menggeser amplop itu ke sisi kiri, seolah menolak atau setidaknya tidak ingin menerimanya. Namun beberapa detik kemudian, amplop itu kembali diarahkan hingga akhirnya masuk ke dalam tas milik MA. Adegan tersebut menjadi bahan diskusi hangat di kalangan wartawan yang menilai ada kemungkinan situasi yang tidak sepenuhnya alami dalam peristiwa itu.
Kontroversi semakin memanas ketika sejumlah pernyataan dari pihak aparat yang menyinggung status kewartawanan MA ikut dipertanyakan. Beberapa pernyataan yang menyebut bahwa wartawan harus memiliki UKW (Uji Kompetensi Wartawan) atau terdaftar di Dewan Pers memicu reaksi keras dari berbagai kalangan jurnalis.
Seorang jurnalis senior yang secara tidak sengaja ditemui redaksi media ini di sebuah warung kopi di wilayah Mojokerto mengaku terkejut dengan arah narasi yang berkembang.
“Saya bukan sedang membela siapa pun, tetapi logika hukumnya harus jelas. Jangan sampai publik diarahkan pada kesimpulan bahwa setiap wartawan yang tidak UKW otomatis dianggap tidak sah. Itu keliru. Undang-Undang Pers tidak pernah menyatakan seperti itu,” ujarnya.
Pria tersebut meminta agar namanya tidak dituliskan dalam pemberitaan karena khawatir menimbulkan persoalan baru bagi dirinya di lapangan.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama adalah legalitas perusahaan pers atau redaksi yang menaungi wartawan tersebut, bukan semata-mata status UKW.
“Banyak wartawan hebat yang belum UKW tetapi mampu menghasilkan karya jurnalistik investigatif yang kuat. Sebaliknya, ada juga yang sudah UKW tetapi produk beritanya biasa saja. Jadi jangan menyederhanakan persoalan,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa dalam banyak kasus serupa di berbagai daerah, aparat sering menjadikan Dewan Pers sebagai rujukan tunggal, padahal secara struktur lembaga tersebut bukan organisasi profesi yang menaungi seluruh wartawan di Indonesia.
“Dewan Pers itu lembaga fasilitator, bukan induk organisasi wartawan. Jadi kalau setiap kasus langsung dikiblatkan ke sana tanpa melihat konteks sebenarnya, itu bisa menyesatkan publik,” katanya.
Di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih mendasar terkait batas antara pemerasan dan negosiasi akibat pemberitaan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang sebuah berita investigasi mengenai dugaan pelanggaran hukum justru memicu kepanikan pihak yang diberitakan.
Dalam situasi tersebut, sering terjadi upaya pendekatan atau negosiasi dari pihak yang merasa terancam oleh potensi pemberitaan tersebut.
Seorang sumber lain yang juga tidak bersedia disebutkan identitasnya mengungkapkan pandangan yang cukup keras terkait fenomena tersebut.
“Bayangkan seorang wartawan melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan negara. Ia mengumpulkan data, menyusun kronologi, lalu menulis berita. Ketika pihak yang akan diberitakan ketakutan lalu mendatangi wartawan itu untuk melakukan negosiasi, kemudian terjadi transaksi. Pertanyaannya, apakah otomatis itu disebut pemerasan?” ujarnya.
Ia menilai bahwa dalam praktik hukum, niat awal dan konteks peristiwa harus dilihat secara utuh sebelum sebuah tuduhan dilontarkan ke ruang publik.
Menurutnya, masyarakat juga berhak mempertanyakan konsistensi penegakan hukum ketika kasus yang melibatkan wartawan diproses secara cepat dan terbuka, sementara berbagai dugaan pelanggaran lain justru berjalan lambat.
“Publik juga sering melihat ada oknum aparat yang menerima uang dari pelanggaran tertentu lalu membiarkannya tetap berjalan. Kalau itu terjadi, apakah itu bukan pelanggaran hukum juga?” katanya dengan nada serius.
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kini semakin banyak beredar di tengah masyarakat Mojokerto. Sejumlah komunitas jurnalis bahkan menilai bahwa narasi yang berkembang saat ini berpotensi memelintir fakta dan menggiring opini bahwa wartawan selalu berada di posisi yang salah.
Padahal dalam banyak kasus, wartawan justru menjadi pihak yang membuka berbagai dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat dan negara.
Seorang tokoh pers lokal yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan bahwa kasus ini seharusnya ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan yang semakin luas.
“Kalau memang ini murni OTT, buktikan secara terang. Tapi kalau ada unsur skenario atau rekayasa, itu juga harus diungkap. Jangan sampai institusi penegak hukum justru kehilangan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan aset yang sangat penting dan tidak boleh dipertaruhkan oleh penanganan perkara yang menimbulkan banyak tanda tanya.
Sementara itu hingga berita ini disusun, berbagai kalangan jurnalis di Mojokerto masih terus mendiskusikan kejanggalan yang terlihat dalam rekaman video tersebut. Sebagian bahkan mendesak agar dilakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh rangkaian peristiwa OTT tersebut.
Kasus ini kini tidak lagi sekadar menyangkut seorang wartawan atau sebuah amplop yang berpindah tangan. Lebih dari itu, publik menilai peristiwa ini telah berkembang menjadi pertaruhan besar terhadap transparansi penegakan hukum serta kebebasan pers di daerah.
Dan selama berbagai pertanyaan itu belum dijawab secara terbuka, polemik mengenai OTT terhadap MA dipastikan akan terus bergulir, bahkan berpotensi menjadi salah satu kasus yang paling kontroversial dalam dinamika hubungan antara pers dan aparat penegak hukum di wilayah Mojokerto. (MLDN)
