Sampang || Detik24jam.id – Pembahasan anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang kembali mencuat setelah DPRD Kabupaten Sampang meminta rincian kebutuhan biaya secara real, meski estimasi awal yang muncul dari rapat sebelumnya mencapai Rp30 miliar. Hal itu disampaikan oleh pejabat penganggaran saat ditemui usai koordinasi bersama Komisi terkait.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang yang baru adalah Yudhi Adidarta Karma menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan terkait anggaran Pilkades dijadwalkan akan digelar pada Senin, 24 November, karena pihaknya diminta menyusun kembali rincian kebutuhan oleh Dewan.
“Rincian PIRKADES masih akan dibahas hari Senin. Dewan meminta angka real, bukan hanya perkiraan,” ujarnya. Kamis,20/11/2025.
Menurutnya, angka Rp30 miliar yang sempat mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) merupakan hasil hitungan kasar berdasarkan pemilihan sebelumnya.
“Perkiraan itu masih global. Kami belum bisa menghitung real karena membutuhkan data terbaru, terutama DPT. Data yang ada masih mengacu ke Pilkades 2019,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut juga dihitung berdasarkan proyeksi pelaksanaan Pilkades di 180 desa, sesuai rencana awal pemerintah daerah. Namun, dalam rapat terbaru, Dewan meminta penghitungan ulang berdasarkan 143 desa yang diproyeksikan siap menggelar Pilkades.
“Jadi 30 miliar itu estimasi untuk 180 desa. Dewan minta dihitung ulang untuk 143 desa dulu,” ungkapnya.
Terkait sumber anggaran, pejabat penganggaran menyampaikan bahwa seluruh biaya Pilkades tetap berasal dari APBD, sebagaimana arahan sebelumnya. Bahkan ia menegaskan permintaan beberapa pihak yang mengusulkan penggunaan Dana Desa (DD) sudah diklarifikasi.
“Dari DPMD Provinsi sudah disampaikan tidak boleh menggunakan DD. Tapi Dewan meminta kami memastikan ulang,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tahun sebelumnya pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp23 miliar, namun karena Pilkades ditunda, anggaran tersebut harus direvisi ulang. Kondisi ini menyebabkan estimasi kebutuhan naik, meski ia menegaskan penentuan angka fix masih membutuhkan perhitungan teknis.
“Saya tidak bisa merinci karena datanya belum lengkap. Yang kami bawa itu hanya angka global hasil rapat provinsi,” ujarnya.
Pejabat itu menambahkan bahwa perhitungan final baru dapat diselesaikan setelah data teknis masuk, termasuk jumlah TPS, logistik, dan pembiayaan keamanan.
“Kalau ada anggaran, tentu bisa kita jalankan. Yang penting datanya real dulu,” katanya menegaskan.
Sementara Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, membenarkan bahwa Dewan meminta pendalaman lebih lanjut mengenai estimasi anggaran tersebut.
“Hari ini hanya penyampaian awal. Pendalaman dan penjelasan lengkapnya kita minta hari Senin, supaya DPMD bisa menjelaskan secara detail,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah angka Rp30 miliar tersebut mencakup 180 desa atau hanya 143 desa yang diproyeksikan melaksanakan Pilkades.
Rudi juga menyoroti bahwa angka Rp30 miliar yang dicantumkan DPMD masih bersifat asumtif.
“Secara global mereka menyebut 30 miliar, tapi itu masih asumsi, bukan hitung-hitungan. Masalah anggaran itu harus jelas peruntukannya,” tegasnya.
Karena itu, Banggar memberikan waktu tambahan kepada DPMD untuk merinci kebutuhan nyata Pilkades sebelum dilakukan pembahasan final.
Ketua DPRD Sampang menambahkan bahwa hingga saat ini DPMD belum mengajukan jumlah anggaran fix.
“Belum ada angka final dari DPMD. Makanya Banggar memberi kesempatan agar mereka menyiapkan gambaran lengkap dulu, baru nanti kita bandingkan,” katanya.
Ia memastikan bahwa pembahasan tidak mungkin diputuskan sebelum rincian anggaran benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat lanjutan pada 24 November mendatang menjadi titik penting untuk menentukan arah pembiayaan Pilkades. DPRD menegaskan bahwa keputusan baru dapat diambil setelah seluruh rincian anggaran dinyatakan lengkap.
Pemerintah daerah berharap penyusunan anggaran dapat segera selesai sehingga pelaksanaan Pilkades serentak berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan anggaran dapat dipastikan lebih akurat serta transparan.
(M.A).
caption foto:
Kantor DPRD Kabupaten Sampang, tempat pembahasan lanjutan mengenai rincian anggaran Pilkades 2025. (MLDN)
